Capaian Bupati Epyardi Asda Selama 3 Tahun, Pemprov Sumbar Berdalih Tidak Laporkan Pemkab Solok ke Kemendagri

Capaian Bupati Epyardi Asda Selama 3 Tahun, Pemprov Sumbar Berdalih Tidak Laporkan Pemkab Solok ke Kemendagri

Kabupaten Solok – Beritasatunews.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menanggapi press release Pemprov Sumbar yang dimuat pada beberapa media online terkait bantahan Gubernur Mahyeldi tidak pernah melaporkan Bupati Solok ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas sejumlah pelanggaran yang disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Mursalim.

Melalui Juru Bicara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Safriwal menyatakan bahwa Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 120/035/Pem-Otda/2024 tanggal 17 Januari 2024 kepada Menteri Dalam Negeri secara jelas meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap Pemerintah Kabupaten Solok.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi terlebih dahulu menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan cara membentuk tim melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik berupa monitoring, pemantauan atau bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Berdasarkan surat pengaduan Ketua DPRD Kabupaten Solok menyampaikan surat Cq/melalui Gubernur Sumbar sesuai surat Ketua DPRD Kabupaten Solok Nomor : 000.1.5/KAB/DPRD 2024 tanggal 09 Januari 2024. (Pasal Pasal 3, Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

“Jika dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat provinsi memang ditemukan indikasi terhadap point pengaduan atau terjadi kendala/halangan oleh Pemerintah Kabupaten Solok, barulah Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri  (Pasal Pasal 3, Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah),” ucapnya.

Dari hasil laporan pembinaan/pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat provinsi tersebut barulah Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah selanjutnya (Pasal 3, Pasal 10, pasal 24 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Namun, kondisi yang terjadi kata Syafriwal surat Ketua DPRD Kabupaten Solok tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara langsung, tetapi justru menyurati Kementeriaan Dalam Negeri untuk bisa memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Pemeritah Daerah Kabupaten Solok sesuai Surat Gubernur Sumbar kepada Menteri Dalam Negeri denganNomor : 120/035/Pem-Otda/2024 tanggal 17 Januari 2024

Berikut aturan terkait tersebut, pada pasal 3 ayat (1) huruf b yang berbunyi “Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pembinaan Umum dan Teknis”.

Pasal 3 ayat (5) point a yang berbunyi “Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat: a. belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non-kementerian melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; atau penjelasan Pasal 3 ayat (5) Yang dimaksud dengan “belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis dibuktikan dengan surat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri dan/atau berdasarkan telaahan hasil pemantauan dan/ atau evaluasi dari Kementerian”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pembinaan Umum dan Teknis.

Pasal 10 ayat (7) point a yang berbunyi “Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat: a. belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; atau” Penjelasan Pasal 10 ayat (7) Yang dimaksud dengan”belum mampu melakukan pengawasan umum dan teknis” dibuktikan dengan surat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri.

Yang dimaksud dengan “tidak melakukan pengawasan umum dan teknis” dibuktikan dengan laporan hasil pemantauan dan/ atau evaluasi dari Kementerian.

Dalam surat tersebut juga tersirat seolah-olah roda Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.Mar tidak berjalan dengan baik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya. Justru selama kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, Pemerintah Kabupaten Solok sudah berada pada kondisi yang jauh lebih baik. Bahkan terbaik di Sumatera Barat.

Hal ini terlihat dari sudah banyaknya penghargaan dan prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Solok baik di tingkat Provinsi maupun nasional.

Berikut beberapa penghargaan yang diraih masa kepemimpinan Bupati Epyardi adalah :

  1. Sektor pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Solok saat ini menjadi yang terbaik di Sumatera Barat hal ini dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai Predikat Tertinggi Tingkat Kabupaten di Sumatera Barat tentang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 (27/01/23)
  2. Sektor kesehatanKabupaten Solok memperolehpenghargaandari BKKBN RI PerwakilanProvinsi Sumatera Barat ataspencapaianpenurunanangkastunting (17/02/23), Penghargaan TOP INOVASI WISI  Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 (9/11/21), Penghargaan Bebas Frambusia Tingkat Nasional di Lombok Nusa Tenggara Barat (31/05/2022), penghargaan dari BKKBN RI perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas pencapaian penurunan angka stunting (17/02/23), Penghargaan Bupati Solok dan Ketua TP-PKK Kab. Solok Jadi Duta Orang Tua Hebat dari BKKBN RI  (12/12/23).
  3. Sektor Pariwisata Kabupaten Solok meraih Penghargaan Best Tourism National dari ASITA (30/09/21),  Peringkat pertama kategori Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) tahun 2021, untuk Kawasan Geopark Singkarak-Danau Kembar (17/11/21)
  4. Penghargaan berupa Anugerah Meritokrasi tahun 2023 dengan kategori baik dalam penerapan Sistem Merit dan kualitas Pengisian Jabatan Tinggi Pratamadari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (07/12/2023).
  5. Sektor Pendidikan, dimasa Bupati Epyardi mendapat rapor pendidikan tertinggi se-Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Ristek (30/10/2023).
  6. Penghargaan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (01/02/23).
  7. Memperoleh Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 (19/12/23).
  8. PenghargaanSmart Living dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (14/12/21).
  9. Pemerintah Kabupaten Solok  mendapat Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut (27/05/22), Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Pendukung UMKM terkolaboratif Wilayah Sumatera Barat Tahun 2022 (30/11/2022), Pemerintah Kabupaten Solok Mendapatkan Opini WTP atas LKPD Tahun 2022 dari BPK RI (12/05/2023), dan Penghargaan Terbaik 3 dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) (29 Oktober 2023).
  10. Penghargaan Piagam Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Kategori Kota Kecil (05/03/24).
  11. Peningkatannilai RB dari Tahun 2021 sampaidengan 2023, dimana tahun 2021 bernilai C. UntukTahun 2022 bernilai B dan Tahun 2023 bernilai BB.

Perolehan DAK di kepemimpinan Bupati Epyardi juga meningkat, seperti tahun 2020 Rp53 miliar di tahun pertama Bupati Epyardi memimpin Asda (tahun 2021)  DAK Kabupaten Solok meningkat menjadi Rp99 miliar, tahun 2022 bertambah besar jadi Rp109 miliar, lalu 2023 cuma Rp87 miliar dan tahun 2024 melonjak lagi sebesar Rp107 miliyar.

Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur ruas jalan di Kabupaten Solok seperti jalan RangkiangLuluih – Sumiso senilai Rp1,8 miliar, MuaroSabiak Aia – Garabak Data senilai Rp1, 2 miliar, Talang Babungo – Sungai Abu senilai Rp 2,2 M, Bukit Cambai Rp1,5 M, SimpangTanjuang Nan IV- Kp. Bt.

Dalam anggaran Rp8,9 miliar, Batas Kota Muaro Paneh- Bukit Sileh dengan anggaran Rp3 miliar. Dan juga telah dibangun Gedung Tourist Information Center di Koto Baru dengan anggaran Rp2, 9 miliar, Gedung Perpustakaan Daerah di Koto Baru dengan anggaran Rp10 miliar serta Pasar Agropolitan Sungai Nanam dengan anggaran Rp2,8 miliar. * B1N-Ys