Kades Ir. Ardianto: Masalah Harus Diluruskan, Jika Diabaikan akan Ditempuh Jalur Resmi
Deliserdang-Beritasatunews.id | Isu permasalahan internal dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Marindal Satu, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, kembali memanas. Direktur BUMDes setempat, Nustel Banurea (Foto), kini dinilai telah mengabaikan kesepakatan bersama dan mengingkari janji pertemuan yang sudah disepakati sebelumnya dengan Pemerintah Desa Marindal Satu. Padahal, pertemuan tersebut disiapkan khusus untuk meluruskan berbagai persoalan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut di tengah masyarakat.
Jadwal pertemuan yang sangat penting ini sebenarnya telah disepakati bersama antara Kepala Desa Marindal Satu, Ir. Ardianto, dengan Direktur BUMDes Nustel Banurea. Kesepakatan tersebut telah disetujui kedua belah pihak dan direncanakan akan dilaksanakan, Selasa (2/6/2026), tepatnya pukul 10.00 WIB bertempat di ruang kantor Kepala Desa Marindal Satu.
Sesuai waktu yang telah ditetapkan dan disepakati, Kepala Desa Marindal Satu, Ir. Ardianto, telah hadir jauh sebelum jam yang ditentukan. Beliau datang didampingi langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Hendrik Setiawan, ST., Bendahara Desa, Diana, serta Sekretaris Desa (Sekdes), Syahridali. Bahkan, sejumlah awak media dari berbagai elemen pers juga telah diundang dan hadir di lokasi untuk menyaksikan serta melipat jalannya pertemuan yang diharapkan dapat menjadi titik terang penyelesaian masalah ini.
Namun, kenyataan yang terjadi sangat jauh dari harapan. Waktu terus berjalan, pukul 10.00 WIB berlalu, pukul 11.00 WIB, hingga akhirnya ditunggu hingga pukul 14.00 WIB siang, Direktur BUMDes Nustel Banurea tidak kunjung hadir di tempat. Yang lebih disayangkan, hingga waktu penantian itu berakhir, Nustel Banurea sama sekali tidak memberikan kabar, pemberitahuan, maupun alasan yang jelas terkait ketidakhadirannya, padahal pertemuan ini murni atas dasar kesepakatan bersama yang telah disetujui sebelumnya.
Melihat kenyataan pahit tersebut, rasa kecewa dan kekecewaan mendalam tak bisa disembunyikan lagi oleh Ir. Ardianto. Di ruang kerjanya, Kades Marindal Satu ini pun akhirnya meluapkan perasaannya kepada para wartawan yang hadir, seraya memaparkan tujuan utama pertemuan ini digelar demi kebaikan bersama.
“Sebenarnya niat dan tujuan saya mengadakan pertemuan dengan Direktur BUMDes tersebut sangatlah mulia dan penting. Saya ingin segala permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola, pengelolaan, dan operasional BUMDes ini bisa kita bicarakan bersama, diluruskan, dan diselesaikan di meja perundingan. Saya tidak ingin masalah ini menjadi berkepanjangan, apalagi sampai menimbulkan berita simpang siur, fitnah, atau saling mencurigai antar sesama pengurus desa maupun pengurus BUMDes,” ungkap Ir. Ardianto dengan nada suara yang bercampur kecewa namun tetap tegas.
Lebih lanjut, Ir. Ardianto menjelaskan bahwa BUMDes adalah aset bersama milik masyarakat desa yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa selaku pemegang kebijakan dan manajemen BUMDes selaku pelaksana sangatlah mutlak diperlukan.
“Kita semua bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Harusnya jika ada masalah, kita duduk bersama, bicara baik-baik, dan cari jalan keluar terbaik. Tapi kenyataannya, kesepakatan yang sudah dibuat bersama saja diabaikan, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan jika hal mendasar seperti janji pertemuan saja tidak ditepati?” tambah Ardianto.
Menanggapi ketidakhadiran Direktur BUMDes pada kesepakatan lisan ini, Kades Ardianto pun telah menyiapkan langkah strategis selanjutnya. Ia menegaskan, jika cara pendekatan kekeluargaan dan kesepakatan bersama tidak diindahkan, maka pihaknya akan segera menempuh jalur prosedur resmi dan tertulis.
“Kalau untuk kesepakatan pertemuan secara kekeluargaan dan sudah disepakati bersama pun beliau tidak hadir dan mengabaikannya, maka langkah selanjutnya sudah pasti. Kita akan membuat surat undangan resmi yang bermeterai dan ditandatangani, yang akan segera kita layangkan. Segala sesuatu harus jelas, tertulis, dan sesuai aturan. Nanti kita lihat apakah undangan resmi yang sah menurut aturan pun akan diabaikan juga,” tegas Kades Ardianto.
Sementara itu, guna mendapatkan kejelasan dan keterangan dari pihak Direktur BUMDes, wartawan berusaha melakukan konfirmasi secara langsung, Rabu (3/6/2026), sekitar pukul 07.57 WIB melalui sambungan telepon seluler milik pribadinya. Saat dikonfirmasi, Nustel Banurea memberikan pernyataan yang berbeda pandangan dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa.
Menurut Nustel Banurea, pertemuan yang dijadwalkan pada hari Selasa kemarin itu dianggapnya batal atau tidak ada kejelasan, karena menurut penilaiannya, undangan tersebut tidak bersifat resmi.
“Saya kira terkait kesepakatan pertemuan bersama yang dimaksud itu tidak jadi dilaksanakan. Jujur saja, saya sudah menunggu mulai dari pagi hari sampai sore hari di tempat saya, namun tidak ada kabar kejelasan atau pemberitahuan resmi dari pihak terkait. Kalau memang benar-benar serius mau mengundang dan mau melakukan pertemuan resmi, ya harusnya undangan itu dikirimkan secara resmi lewat surat, ada nomor surat dan tanda tangan. Baru itu namanya resmi dan tentu akan saya hadiri. Kalau hanya sekadar omongan atau pesan biasa, ya mana saya tahu itu serius atau tidak,” ujar Nustel Banurea membantah tudingan mengabaikan janji, seraya memberikan alasan versinya sendiri.
Pernyataan yang saling bertolak belakang dan pandangan yang berbeda antara Kepala Desa dengan Direktur BUMDes ini semakin menegaskan bahwa persoalan internal di tubuh BUMDes Marindal Satu masih cukup jauh dari kata selesai. Masyarakat Desa Marindal Satu kini menanti langkah konkret apa yang akan diambil oleh Pemerintah Desa ke depannya, demi memastikan aset desa tersebut tetap berjalan sesuai peraturan dan memberikan manfaat nyata bagi warga. * B1N-Nardi
