Beritasatunews.id | Beberapa daftar instansi pemerintah seperti kementerian/Lembaga, terkena dampak penghematan atau efisiensi pemangkasan anggaran besar-besaran, untuk menunjang program-program prioritas.
Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan atau efisiensi anggaran mencapai Rp306,69 triliun untuk menunjang program-program prioritas, termasuk makan bergizi gratis. Anggaran Kementerian/Lembaga dipangkas Rp256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah dipangkas Rp50,59 triliun.
Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi anggaran mencakup semua elemen pemerintahan, termasuk menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, serta bupati atau wali kota.
Efisiensi anggaran sejauh ini berdampak pada pembangunan IKN Nusantara, skema kerja Aparatur Sipil Negara atau ASN, hingga operasional gedung Kementerian/Lembaga seperti penggunaan listrik.
Berikut 6 daftar instansi pemerintah seperti kementerian/lembaga yang kena pemangkasan anggaran besar-besaran :
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu paling terdampak efisiensi. Anggaran Kementerian PU dipangkas dari Rp110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Adapun anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PU bahkan dipangkas lebih dari 75% menjadi Rp22,3 triliun.
Salah satu dampaknya adalah pembangunan IKN yang anggarannya diblokir. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan IKN belum terealisasi.
“Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada semua. Anggaran kita diblokir semua, jadi belum bisa tanya progres,” ujarnya.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Anggaran Kementerian Kesehatan dipangkas Rp19 triliun dari alokasi pagu anggaran pada 2025 Rp105,7 triliun. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran di Kementerian Kesehatan tak akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua dipotong 50%, itu sudah kami potong,” kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Budi memastikan, program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tak terkena efisiensi, tetapi justru disesuaikan agar berjalan lancar. Salah satunya, program pemeriksaan kesehatan gratis.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Anggaran Kementerian Keuangan dipangkas 23,23% atau Rp12,36 triliun menjadi Rp40,84 triliun dari pagu anggaran 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan, efisiensi anggaran yang dilakukan tidak berarti mengurangi kualitas kinerja. Langkah ini untuk menata kembali proses kerja agar lebih efektif.
Suahasil mengatakan, Kemenkeu punya komitmen kuat terhadap digitalisasi. Dengan pemanfaatan teknologi ini, menurutnya Kementerian tetap bisa menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.
“Kami harus terus beradaptasi dengan sistem yang semakin canggih agar pekerjaan tetap berjalan optimal dengan jumlah sumber daya yang lebih efisien,” ujarnya.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ditetapkan melakukan efisiensi sebesar 23,95% atau sebesar Rp8,03 triliun, dari anggaran belanja awal sebesar Rp33,5 triliun. Efisiensi anggaran dilakukan pada pembelian alat kantor, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, hingga analisis dan kajian.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dipangkas mencapai Rp1,4 triliun atau lebih dari separuh alokasi pagu 2025 sebesar Rp2,3 triliun. Meski demikian, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memastikan efisiensi tak akan mengganggu program-program penting di Kemenpora seperti persiapan atlet menuju Asian games, Olimpiade, dan kualifikasi piala dunia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)
Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipangkas lebih dari setengah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian Kemenko Perekonomian dipotong 52,5%,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian.
Pagu anggaran Kemenko Perekonomian dalam APBN 2025 dipatok Rp459,76 miliar, turun Rp64,2 miliar atau 12,25% dibandigkan tahun lalu Rp524,04 miliar. Dengan adanya pemangkasan tersebut, anggaran Kemenko Perekonomian hanya tersisa Rp218 miliar pada tahun ini.
Air Langga tak menjelaskan secara detail, apa saja pengeluaran yang dipangkas. Namun dia tak menampik pemangkasan anggaran ini berdampak dalam penghematan penggunaan listrik atau lampu dimatikan di Kantor Kemenko Perekonomian. * B1N/R
