Medan-Beritasatunews.id | DEMA UIN Sumatera Utara (Sumut) bersama jajaran BEM se-Sumut dalam Diskusi Publik Nasional yang digelar menyuarakan, bahwa Reformasi Jilid II tak boleh sekadar menjadi seruan tanpa bukti, namun sebagai wadah untuk merumuskan jalan keluar bagi berbagai tantangan bangsa.
Presiden Mahasiswa DEMA UIN Sumut, Fathi Farich Hasibuan, menegaskan kampus tak boleh hanya menjadi tempat kritik semata, melainkan harus melahirkan rekomendasi kebijakan yang nyata.
“Mahasiswa punya tanggung jawab moral menjaga demokrasi dengan gagasan yang membangun dan tetap berpegang teguh pada konstitusi,” ujarnya.
Menteri Koordinator Pergerakan BEM USU, Muhammad Thoriq, menambahkan gerakan mahasiswa tak boleh berhenti di aksi simbolis.
“Kritik memang perlu, tapi Reformasi Jilid II harus melahirkan solusi. Perubahan hanya terwujud jika kita berani menawarkan jalan keluar, bukan sekadar protes,” tegasnya.
Pemateri Dr. Warjio, M.A., Ph.D., mengingatkan, Reformasi 1998 sudah meletakkan dasar demokrasi secara prosedural, namun masih banyak pekerjaan rumah: lemahnya penegakan hukum, korupsi yang masih merajalela, dan kualitas demokrasi yang belum merata.
Sementara itu, S. Hamonangan Daulay, S.H., M.H., CTLC., CCD., CIRP menekankan pembaruan hukum harus fokus memperkuat kemandirian lembaga negara, agar keadilan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat.
Diskusi Publik Nasional yang diselenggarakan DEMA UIN Sumatera Utara (Sumut) bersama jajaran BEM se-Sumut ini sepakat: Reformasi Jilid II adalah upaya nyata memperkokoh demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang bersih, bukan sekadar slogan yang lewat begitu saja. * B1N-Dedi
