Jakarta-Beritasatunews.id | Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Norma Deli Siregar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) H. Hakim dan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Arif Hanafiah melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) di Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).
Audiensi ini dilakukan untuk membereskan segera aset-aset yang belum dialihkan dari eks Otorita Asahan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara.
Diketahui, sebanyak delapan aset Otorita Asahan yang belum dialihkan semenjak berdirinya Kabupaten Batu Bara. Hal ini menjadi salah satu fokus Bupati Zahir untuk memperjuangkan aset tersebut.
“Sudah lama Saya bersama Pemerintah Kabupaten Batu Bara mempertanyakan dan memperjuangkan aset-aset tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan,” ungkap Bupati Zahir.
Melalui pertemuan ini, Bupati Zahir berharap Menteri Keuangan selaku pengguna Barang Milik Negara (BMN) segera mempercepat tahapan verifikasi dan validasi aset eks Otorita Asahan agar dapat digunakan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
Adapun 8 aset Eks Otorita Asahan yang dimaksud yakni Masjid Al-Muhajirin Desa Kuala Tanjung, Kantor Camat Sei Suka, Masjid Baiturrahman Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Gereja HKI Kelurahan Sipare-pare, SMAN 1 Sei Suka, Kantor Kepala Desa Pakam Raya Selatan, Balai Latihan Kerja dan enclave lahan untuk Pemkab Batu Bara.
Sementara itu, dari Pihak Dirjen Kekayaan Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Idris Aswin Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan BMN III selaku Plh. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara dan Dwi Kurniawan Saputro Kepala Seksi Perumusan Kebijakan BMN I D menyampaikan akan segera dilakukan tahap penyelesaian. Karena hal tersebut telah dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait. * B1N-Samri Sinaga/Sudarno
