Banda Aceh-Beritasatunews.id | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk secara konsisten memublikasikan pengelolaan anggaran bencana secara transparan kepada publik.
Desakan ini disampaikan guna mencegah risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran bencana , khususnya Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan anggaran dan pemerintah lainnya.
Jadi perlu ada model seperti kanal informasi tentang penggunaan anggaran BTT dan bantuan anggaran dari pihak pemerintah lain, karena anggaran bencana terbuka rawan untuk di korupsi Kata Koordinator MaTA, Alfian kepada Wartawan Beritasatunews.id, Senin (19/1/2026).
Menurut Alfian, informasi pengelolaan anggaran harus dapat diakses publik mencakup besaran alokasi, realisasi penggunaan, serta perubahan anggaran selama masa tanggap darurat dan pemulihan.
Alfian juga menekankan, keterbukaan imformasi tidak cukup dengan menyajikan angka, tetapi juga harus disertai penjelasan yang jepas mengenai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau badan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas setiap pos anggaran.
“Termasuk kewenangan pengambilan keputusan dan mekanisme pengawasannya, ” ujarnya.
Alfian juga menilai, bahwa pelaporan anggaran secara berkala diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, transparan juga penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan pembiayaan antara instansi dalam penanganan bencana. Karena itu kata Alfian keterbukaan anggaran menjadi prasyarat utama bagi akuntabilitas publik dalam pengelolaan.
Alfian mengingatkan, tanpa kejelasan anggaran dan penanggung jawab, penanganan bencana di Aceh berisiko tidak efektif, sulit dievaluasi dan rawan disalahgunakan.
MaTA meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, sebagai pemegang kendali pemerintahan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja SKPA dalam penanganan dan pengelolaan anggaran bencana, pungkasnya. * B1N/Top
