Nota Penjelasan Bupati Solok Ranperda APBD 2023

Bupati Solok diwakili Sekda Medison di Paripurna atas nota penjelasanan Bupati Solok tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2023 sudah dilaporkan sejumlah kemajuan pembangunan di DPRD

Arosuka – Beritasatunews.id | Dalam penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Nota Raperda APBD tahun Anggaran 2023 di DPRD, Bupati Solok diwakili Sekda Medison di Paripurna atas nota penjelasanan Bupati Solok tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2023 sudah dilaporkan sejumlah kemajuan pembangunan.

Menurut Sekda, telah disampaikannya nota penjelasanan Bupati Solok tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2023 pada tanggal 24 Oktober 2022, kemudian Selasa 25 Oktober 2022 perwakilan Fraksi menyampaikan pandangannya, berikutnya penjelasan bupati terhadap hal tersebut.

Pada tahun 2023 terjadinya penurunan alokasi DAK fisik di banding tahun anggaran 2022, perwakilan fraksi mempertanyakan alasan mengapa pemerintah daerah sampai terjadinya penurunan alokasi DAK fisik dan kemana dananya dialokasikan.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang berfokus pada anggaran berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan membangun infrastruktur yang berkeadilan untuk nagari di Kabupaten Solok. Di antaranya pembangunan jalan yang di gunakan untuk akses dalam pendistribusian hasil pertanian, perdagangan.

Di samping itu, anggaran juga diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian, UMKM, pariwisata dan kebudayaan yang fokus kepada pembangunan balai-balai adat nagari.

Untuk itu berapa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Disebutkan bahwa excavator yang sedang di manfaatkan para wali nagari untuk pembukaan jalan usaha tani. Saran dari anggota fraksi untuk menganggarkan pengerasan jalan yang di buka untuk bisa di manfaatkan.

Juga di minta kepada dinas pertanian agar melakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi. Karena masih banyak masyarakat solok yang mengeluhkan susahnya mendapat pupuk bersubsidi.

Untuk pendidikan dengan diterapkan sistem belajar ‘fullday school’, Fraksi meminta Dinas Pendidikan mendata fasilitas untuk SD maupun SMP, apakah semua sekolah telah memenuhi kebutuhan dasar seperti WC dan Musholla. Sebab masih di temukan sekolah-sekolah yang masih belum memiliki fasilitas tersebut. * B1N-Ys