Batu Bara-Beritasatunews.id | Pejabat (Pj) Bupati Batu Bara Nizhamul, S.E,M.M diwakili Staf Ahli Sekda H.Darul hadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2023 diruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara Selasa (26/3/2024).
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Batu Bara, pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibacakan Amirtan setelah mempelajari dan mencermati mendalam, PDIP menyetujui Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Golkar dibacakan Rizky Aryetta SST,M.SI dalam pandangan umumnya mempertanyakan status nasib kelanjutan PPPK tahun 2023 yang menjadi pemberitaan hangat dan viral dengan ditetapkannya beberapa pejabat yang menjadi status tersangka akibat kebijakan yang salah dalam tahapan proses seleksi penerimaan PPPK di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, lalu Komisi 3 DPRD Batubara melalui RDP merekomendasikan pembatalan hasil seleksi PPPK.
Persoalan utang kepada rekanan proyek dan Fraksi Golongan Karya (Golkar) mempertanyakan kepada pihak Eksekutif penyebab Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Semester Pertama APBD tahun anggaran 2024.
Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya menjadi catatan LKPj Bupati Batubara tahun anggaran 2023 semestinya semakin diperketat upaya memperbaiki struktur penganggaran. SILPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.818.573.168,56 apakah SILPA itu sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan, kata Andriyansyah, SH.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Batubara untuk terus lebih aktif program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat.
Fraksi PAN dalam pandangan umumnya menjadi catatan LKPj Bupati Batubara tahun anggaran 2023 semestinya semakin diperketat upaya memperbaiki struktur penganggaran. SILPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.818.573.168,56 apakah SILPA itu sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan kata Andriyansyah, SH.
Fraksi PAN berharap OPD Kabupaten Batubara untuk terus lebih aktif program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat.
Fraksi Demokrat berharap dalam proses pembentukan dan perubahan Ranperda senantiasa memperhatikan aspek hukum, mekanisme penyusunan materi, muatan perdanya agar senantiasa terjadi sinkronisasi antara Perda-perda yang ada.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta penjelasan atas tidak tercapainya realisasi baik pendapatan daerah dan belanja daerah APBD tahun 2023.
PKS secara umum mendorong agar nota LKPj APBD Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini dapat segera dibahas lebih lanjut pada tingkat Pansus DPRD Kabupaten Batu Bara.
Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) berharap agar Pemkab Batu Bara dapat secara serius dan seksama menggunakan anggaran yang ada demi mendekatkan kesejahteraan bagi masyarakat Batu Bara.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pandangan Umumnya dibacakan Ahmad Badri, SH OPD diharapkan mencari solusi agar target pendapatan daerah mencapai 100% untuk tahun berikutnya.
Fraksi Nurani Karya Bangsa (NBK) mengatakan, berdasarkan pengamatan tiga bulan terakhir bahwa ada beberapa persoalan krusial yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Batu Bara yang menanti sikap tegas Pj Bupati Batu Bara dalam Proses perekrutan ASN PPPK tahun anggaran 2023, mengakibatkan ASN dan pihak Swasta menjadi tersangka.
Pemanfaatan lahan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang belum dibangun, hasil tanaman sawit, tanaman ubi agar pengelolaannya transparan.
Hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Pj Bupati Kabupaten Batu Bara dihadiri Staf Ahli Sekda H. Darul, Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara Azhar S.Pd. M.Pd, dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara. * B1N-Samri Sinaga/Sudarno
