Aceh Singkil–Beritasatunews.id | Ketua Badan Advokasi Indonesia ((BAI) Perwakilan Aceh Singkil, Herman Syahputra SH menyampaikan rilis ke media, saat ini kita melihat banyaknya pro dan kontra baik di media massa maupun di dunia maya, seperti Facebook, prahara dan adu argumen yang dimana nantinya mengisi Pj Bupati Aceh Singkil terus menuai polemik.
Apalagi kemarin-kemarin diberitakan, Sekda Azmi mendapat dukungan masyarakat dan tokoh-tokoh dan saat itu juga ditepis oleh Direktur CLHK yang menyampaikan bantahan dukungan tersebut. Semua itu hal yang wajar pro dan kontra pasti ada, ucap Herman, Rabu (22/3/2022).
Herman berharap, Pj Bupati Aceh Singkil nantinya paling tidak beliau asli dari putra daerah yang benar-benar memahami konteks dan kebutuhan daerah kita. Jangan sampai dalam penempatan Pj nantinya diisi orang yang tidak memahami konteks kebutuhan masyarakat, tegasnya.
Menurutnya, Kemendagri juga harus memikirkan kekosongan jabatan yang ditinggalkan kepala daerah nantinya. Karena sesuai amanat UU 10/2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai kepala daerah yang telah disempurnakan menjadi UU 6/2020, harus diisi Pejabat (Pj) yang akan meneruskan program bupati yang sudah berjalan dan sesuai UU nomor 6 tahun 2022.
Pj kepala daerah yang di tunjuk mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan, menduduki jabatan struktural eselon l dengan pangkat golongan sekurang- kurangnya lV/C bagi pejabat Gubernur dan jabatan struktural eselon ll pangkat golongan sekurang kurangnya lV/B bagi pejabat Bupati/Walikota.
Kemudian, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan selama tiga tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.
Herman juga menambahkan, untuk menjadi Pj Bupati nantinya masyarakat harus ketahui, bukan hanya dukungan yang jadi penentu. Namun prestasi dan syarat-syarat juga menjadi penentu dan menjadi pertimbangan oleh Kemendagri.
Saat ini, menurut hemat kami, semua itu ada di Sekda Azmi, yang dapat dukungan dari masyarakat. Trek record pak Azmi secara fakta yang kami temukan di lapangan yaitu,
- Secara menagement tata kelola pemerintahan Aceh Singkil, menunjukkan arah kebaikan dengan prestasi yang diraih.
- Perolehan opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah selama 5 tahun berturut turut, sehingga mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan RI.
- Dalam penilaian akuntabilitas kinerja Aceh Singkil meraih nilai B selama 4 tahun berturut turut dan tahun 2021 Aceh Singkil mewakili Kabupaten/kota se-Aceh menerima penghargaan dari Kementerian PAN RB di Jakarta.
- Dalam hal capaian Target MCV baru baru ini, Aceh Singkil mendapat penghargaan dari Wakil Ketua KPK dari 14 kabupaten/kota di Aceh singkil, termasuk salah satu kabupaten penerima penghargaan.
Dari prestasi di atas, kita harus akui dan mengapresiasi yang paling penting saat ini ditengah kesulitan ekonomi kita, dimana APBK sangat-sangat terbatas, roda pemerintahan dan pembangunan di Aceh Singkil bisa berjalan baik dan daerah tidak terhutang, ucap dalam rilis persnya. * B1N-Wahyudi
