Dairi-Beritasatunews.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi gelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka tindaklanjut penanganan stunting tahun 2024 bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Dairi bersama TPPS Provinsi Sumatera Utara (Provsu), di ruang rapat wakil bupati, Kamis (8/8/2024).
Pemkab Dairi gelar Rakor dengan agenda Monitoring dan Evaluasi Implementasi Intervensi Tindak Lanjut Sasaran PascaIntervensi Serentak Penanganan Stunting yang dibuka langsung oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Dairi, Jonny Hutasoit.
Baca Juga : Koperasi Punya Peran Strategis Sebagai Penggerak Perekonomian
Jonny Hutasoit dalam Arahnya menyampaikan pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Dijelaskan, intervensi serentak pencegahan stunting merupakan aksi bersama yang dilakukan melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi bagi seluruh ibu hamil, balita, dan calon pengantin.
Jonny Hutasoit menekankan pentingnya keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan, agar tidak ada kekeliruan dalam analisis data dan permasalahan sebagai dasar perencanaan intervensi yang efektif dan tepat sasaran.
“Sebagai salah satu tahapan percepatan penurunan stunting, saya mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh lintas sektor serta komitmen dalam mendukung program aksi percepatan penurunan stunting dan menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik. Tidak hanya itu, sinkronisasi data antara tim di Kabupaten Dairi dan Provsu juga harus selaras. Ini harus jadi perhatian kita,” ujarnya.
Selanjutnya, TPPS Sumut melalui Debora Gultom memaparkan materi terkait tindak lanjut tindakan intervensi pada Balita masalah gizi, KRS, dan super prioritas Kabupaten Dairi.
Debora Gultom menguraikan dari hasil pelaksanaan intervensi serentak di kabupaten dairi ada beberapa masalah dalam kegiatan isps diantaranya perbedaan yang signifikan antara prevalensi stunting berdasarkan SKI berdasarkan tahun 2023 (32,60%), jumlah kader terpilih masih sangat rendah yaitu 308 (12,78%) dimana sebanyak 2.102 (87,22%) yang belum terpilih, rendahnya terdapat realisasi BOK PMT Lokal yaitu (0,23%) per tanggal 21 juli 2024.
Selain itu alat antropometri kondisi baik sudah dikalibrasi sebanyak 240 (48,98℅) dimana terdapat sebanyak 250 (51,02%) yang belum dikalibrasi serta masih rendanya intervensi pada balita bermasalah gizi dalam kegiatan intervensi serentak pada juni 2024 yaitu 22 (0,20 %).
Hadir dalam Rakor ini, perwakilan Forkopimda, Kadis P3AP2KB, dr. Ruspal Simarmata, Kadis Kesehatan, dr Henry Manik, Pj Ketua TP PKK, Ermawaty Charles Bantji, serta jajaran OPD lainnya. * B1N-Edi Manto Manik
