Pandangan Umum Fraksi DPRD Batu Bara Tentang LKPj 2023 Saat Rapat Paripurna

Pandangan Umum Fraksi DPRD Batu Bara Tentang LKPj 2023 Saat Rapat Paripurna

Batu Bara-Beritasatunews.id | Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara Nizhamul, S.E,M.M diwakili Staf Ahli Sekda H. Darul, hadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2023, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara Selasa (26/3/2024).

Pandangan umum fraksi DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP yang dibacakan Amirtan menyatakan, setelah mempelajari dan mencermati mendalam, PDIP menyetujui Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Fraksi Golongan Karya (Golkar) dibacakan Rizky Aryetta SST, M.SI dalam pandangan umumnya, mempertanyakan status nasib kelanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 yang menjadi pemberitaan hangat dan viral, dengan ditetapkannya beberapa pejabat yang menjadi status tersangka.

Baca Juga : Asisten II Pemkab Batu Bara Sampaikan Pandangan Umum 10 Fraksi DPRD

Akibat kebijakan yang salah dalam tahapan proses seleksi penerimaan PPPK di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batubara melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) merekomendasikan pembatalan hasil seleksi PPPK.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan kepada pihak Eksekutif penyebab Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di semester pertama APBD tahun anggaran.

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam pandangan umumnya dan menjadi catatan, LKPj Bupati Batu Bara tahun anggaran 2023 semestinya semakin diperketat upaya memperbaiki struktur penganggaran.

Fraksi Gerinda juga mempertanyakan SILPA TA 2003 Rp14.818.573.168,56 apakah sisa dari kegiatan, atau kegiatan yang tidak dilaksanakan, kata Andriyansyah, SH.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Batubara untuk terus lebih aktif pada program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat.

Fraksi PAN dalam pandangan umumnya menjadi catatan, LKPj Bupati Batubara tahun anggaran 2023 semestinya semakin diperketat upaya memperbaiki struktur penganggaran. Juga mempertanyakan apakah SILPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.818.573.168,56 itu sisa dari kegiatan, atau kegiatan yang tidak dilaksanakan, kata Andriyansyah, SH.

Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya berharap, dalam proses pembentukan dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) senantiasa harus memperhatikan aspek hukum, mekanisme penyusunan materi, dan muatan Perda-nya, agar senantiasa terjadi sinkronisasi antara Perda-perda yang ada.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta penjelasan atas tidak tercapainya realisasi, baik pendapatan asli daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. PKS secara umum mendorong agar nota LKPj APBD Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dapat segera dibahas lebih lanjut pada tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Batu Bara.

Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), berharap agar Pemkab Batubara dapat secara serius dan seksama menggunakan anggaran yang ada, demi mendekatkan kesejahteraan bagi masyarakat Batu Bara.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pandangan umumnya yang dibacakan Ahmad Badri, SH menyatakan, OPD diharapkan mencari solusi agar target pendapatan daerah mencapai 100% untuk tahun berikutnya.

Sementara itu Fraksi Nurani Karya Bangsa (NKB) mengatakan, berdasarkan pengamatan tiga bulan terakhir, bahwa ada beberapa persoalan krusial yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Batu Bara, yang menanti sikap tegas Pj Bupati Batu Bara dalam Proses perekrutan ASN PPPK tahun anggaran 2023, mengakibatkan ASN dan pihak Swasta menjadi tersangka.

Pemanfaatan lahan Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang belum dibangun, hasil tanaman sawit, tanaman ubi agar pengelolaannya transparan.

Hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Pj.Bupati Kab. Batu Bara dihadiri Staf Ahli Sekda H.Darul, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara Azhar S.Pd. M.Pd dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara. * B1N-Samri Sinaga/Sudarno