Medan-Beritasatunews.id | Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, Dr. Laksamana Putra Siregar, S.H., M.SP., menerima kunjungan dan audiensi dari jajaran pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) untuk masa bakti 2026–2029. Pertemuan akrab tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas, Kamis (21/5/2026), dan menjadi langkah strategis serta tindak lanjut nyata atas instruksi Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.
Pertemuan ini menegaskan komitmen mempererat hubungan kerja sama antara insan pers dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi mendorong kemajuan dan pembangunan Kota Medan yang lebih baik ke depannya.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan dan keterbukaan tersebut, Ketua PWPM, Muhammad Edison Ginting — yang akrab disapa Cobra — didampingi sejumlah pengurus inti, menegaskan bahwa kehadiran organisasi yang dipimpinnya merupakan wujud nyata kemitraan strategis antara pers dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Medan, khususnya di lingkungan Disdikbud, tidak alergi terhadap kritik, melainkan justru membuka ruang seluas-luasnya demi perbaikan kinerja pelayanan publik ke arah yang lebih baik.
“Kami hadir di sini semata-mata untuk membangun sinergitas, bukan untuk mencari kesalahan. Kehadiran kami adalah bentuk kemitraan strategis. Dan kami apresiasi langkah Disdikbud yang terbuka, ini membuktikan bahwa Pemko Medan tidak alergi terhadap kritik. Kritik yang membangun akan kami sampaikan demi perbaikan kinerja bersama di masa mendatang,” ujar Edison Ginting.
Merespons baik aspirasi dan komitmen yang disampaikan PWPM, Dr. Laksamana Putra Siregar menyambut hangat dan sangat mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia berharap kerja sama yang terjalin ini mampu melahirkan pemberitaan yang selalu berimbang, faktual, akurat, serta bersifat membangun kemajuan dunia pendidikan di Kota Medan.
Guna menjaga keberlangsungan komunikasi yang lancar, transparan, dan menghindari kesalahpahaman informasi, Laksamana Putra berencana menjadikan pertemuan ini sebagai agenda rutin bulanan bersama awak media. Konsep pertemuan santai namun serius bernama ‘Coffee Afternoon’ digagas agar diskusi dapat berjalan lebih luwes dan mendalam.
“Saya berencana menggelar pertemuan santai ‘Coffee Afternoon’ ini paling tidak sebulan sekali bersama rekan-rekan wartawan. Langkah ini sangat penting agar informasi yang beredar di masyarakat tidak simpang siur, serta setiap kebijakan dan program kerja dinas dapat terakomodir, dipahami, dan disampaikan dengan baik ke publik,” tegas Laksamana Putra.
Tegas Berantas Pungli, Hidupkan Kembali Kanal Pengaduan Online
Lebih jauh dalam pertemuan tersebut, Laksamana Putra — yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan definitif periode 2021–2023 — kembali menegaskan komitmen kerasnya untuk memberantas segala bentuk praktik pungutan liar (pungli) dan penyimpangan di lingkungan satuan pendidikan. Ia bertekad menghidupkan kembali layanan kanal pengaduan daring atau hotline yang sebelumnya telah dirilisnya pada tahun 2023, guna menutup celah praktik tidak sehat tersebut hingga ke akar-akarnya.
“Kami buka layanan hotline dan ruang pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat. Siapa saja yang menemukan dugaan praktik pungli, pelayanan yang menyimpang, atau pemungutan biaya yang tidak wajar, silakan lapor kepada kami. Saya tegaskan, tidak boleh ada pungutan apa pun kepada siswa di luar ketentuan resmi dinas. Baik itu berkedok uang perpisahan, administrasi sekolah, sumbangan sukarela, maupun alasan lainnya, semuanya dilarang keras,” tandas Laksamana dengan nada tegas.
Ia juga kembali mengingatkan pengalaman dan ketegasan yang pernah dilakukan saat menjabat sebelumnya, di mana pihaknya langsung turun ke lapangan dan melarang tegas sekolah yang nekat memungut biaya dari siswa dengan alasan sumbangan untuk guru yang memasuki masa pensiun.
“Kami langsung turun ke lokasi dan melarang keras pemungutan itu. Prinsip kami tegas: apapun bentuk dan alasannya, sekolah dilarang melakukan pemungutan atau kutipan biaya kepada siswa jika itu di luar kebijakan resmi dinas pendidikan,” imbuhnya.
Optimalkan Penyaluran Beasiswa Siswa Miskin, Pastikan Tepat Sasaran
Selain melakukan pengawasan ketat terhadap pungli, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan juga terus berkomitmen mengawal program perlindungan sosial melalui Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Program unggulan pemerintah kota ini diperuntukkan bagi siswa tingkat SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang berasal dari keluarga kurang mampu dan belum terakomodir atau mendapatkan bantuan dari program pemerintah pusat seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
Bantuan BSM ini sangat lengkap dan meringankan beban orang tua, mencakup pemberian dana tunai, seragam sekolah lengkap, tas, sepatu, hingga peralatan tulis menulis. Merujuk pada regulasi yang berlaku, besaran nilai bantuan dana tunai yang disalurkan mencapai Rp450.000 per tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan meningkat menjadi Rp750.000 per tahun untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Agar bantuan ini tidak salah sasaran, pihak sekolah memiliki kewajiban mutlak untuk mengusulkan nama-nama siswa yang benar-benar memenuhi kriteria miskin, serta memastikan data mereka tercatat dan tervalidasi dengan baik dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menutup rangkaian audiensi, Sekretaris PWPM, Irwan Manalu, turut memaparkan program kerja organisasi bertajuk “Jurnalis Goes to School”. Program ini bertujuan memberikan edukasi literasi media dan pemahaman dunia jurnalistik kepada para pelajar agar cerdas dalam menerima informasi. PWPM berharap mendapat dukungan penuh, izin, dan fasilitasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan agar program positif tersebut dapat segera bergulir dan diterapkan di sekolah-sekolah di wilayah Kota Medan. * B1N-Rk
