Medan–Beritasatunews.id: Plt Sekda Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Afifi Lubis membuka acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Utara, di lantai 10 gedung Bank Sumut, Medan, Selasa (28/12/2021).
Dalam kata sambutannya, Plt Sekda Provsu Afifi Lubis mengatakan, untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang lebih baik, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berbenah melakukan transparansi anggaran.
“Terima kasih kepada BPKAD, apa yang dilakuan tahun ini adalah kinerja yang maksimal. APBD tidak terlambat. Karena daerah yang terlambat dalam pembahasan APBD sangat berisiko,” katanya.
Menurut Plt Sekda, ketepatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut 2022 dan juga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan Sumut dalam 7 tahun terakhir, merupakan bentuk kinerja maksimal dari BPKAD.
“Eksistensi BPKAD terus mencetak prestasi demi kesejahteraan masyarakat,” katanya sembari mendapat aplaus dari peserta.
Plt Sekda berharap, agar prestasi dalam pengelolaan keuangan seperti ini terus dipertahankan di Provinsi Sumatera Utara.
Tim Inflasi Daerah Sumatera Utara kini meraih predikat terbaik se-Sumatera dan 5 besar secara nasional. Hal ini merupakan sebuah prestasi dan juga memberikan manfaat bagi Sumatera Utara.
“Kita mendapat insentif dari pemerintah pusat, angkanya puluhan miliar. Artinya pemerintah pusat menghargai apa yang kita lakukan,” bebernya.
Refleksi akhir tahun 2021 BPKAD dirangkai dengan diskusi yang menghadirkan beberapa narasumber seperti Kepala BPKAD Sumut Ismael Sinaga, Ketua PWI Sumatera Utara Farianda Putra Sinik dan pengamat kebijakan publik Joharis Lubis.
Sedangkan peserta berasal dari jajaran Pegawai BPKAD Sumut dari kabupaten/kota dan juga kalangan jurnalis.
Di tempat yang sama, pengamat kebijakan anggaran dan layanan publik di Sumatera Utara Bakhrul Khair Amal menilai, apresiasi yang disampaikan oleh Afifi Lubis tersebut masih bersifat normatif.
Bakhrul Khair menilai, perlu untuk menguji apresiasi tersebut dengan melakukan uji petik dari sisi pandangan masyarakat, atas penerapan berbagai layanan publik secara digital tersebut.
Menurut Bakhrul yang juga menjabat Dewan Pengawas (Dewas) Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini menambahkan, kotak pengaduan masyarakat akan menjadi bahan pembanding yang sangat penting untuk menilai kinerja pelayanan publik dengan penerapan sistem digital.
“Berapa pengaduan masyarakat yang masuk, berapa yang sudah ditindaklanjuti dan progresnya bagaimana. Jadi kita harus melihat sebuah capaian maupun kinerja secara holistik untuk mengukur. Apakah penerapan layanan ini layak diapresiasi atau harus dievaluasi,” pungkasnya.
Sebelumnya dalam refleksi akhir tahun BPKAD Sumut tersebut, kepala BPKAD Ismael Sinaga menyampaikan beberapa aplikasi layanan mereka dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Beberapa aplikasi tersebut di antaranya aplikasi SI ANAK DARA, SI PERJAKA dan beberapa aplikasi digital lainnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Farianda Putra Sinik SE yang yang hadir pada kegiatan tersebut sangat mengapresiasi BKAD yang menggelar keterbukaan informasi.
“Kami berharap pejabat harus terbuka informasi, apalagi soal APBD. Sebab yang dikelola itu uang rakyat, maka rakyat harus tahu,” tandas Farianda.
Farianda berharap, kegiatan yang sama dapat diadopsi daerah Kabupaten/Kota lain serta OPD yang sama.
Begitu juga dengan penggunaan digitalisasi soal keungan. Karena, menurut Farianda, penggunaan digitalisasi akan mampu mendongkrak dan memaksimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). * B1N-Zal
