Kunker Forkopimda Samosir Bahas Isu Strategis dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada

Kunker Forkopimda Samosir Bahas Isu Strategis dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada

Samosir-Beritasatunews.id | Dalam kunjungan kerja (Kunker) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Samosir yang dilakukan di Aula Kantor Bupati Samosir, Kamis (14/11/2024), Forkopimda membahas terkait kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Hadir dalam Kunker Forkopimda Samosir tersebut antara lain Plt Bupati Samosir Martua Sitanggang, Dandim 0210 TU Saiful Rizal, Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol, Kapolres Samosir Yogie Hardiman, Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas M. Sinaga, Asisten I Tunggul Sinaga.

Selain membahas kesiapan pelaksanaan, juga dibahas isu strategis yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan, kondusifitas dan ketertiban masyarakat yang berdampak pada gangguan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Samosir.

Kegiatan ini menghadirkan seluruh Camat, Kepala Desa (Kades), Lurah, komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir.

Plt Bupati Samosir Martua Sitanggang menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mendukung pelaksanaan Pilkada dengan memberikan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dan 2024.

Untuk KPU sebesar Rp20 Miliar, Bawaslu Rp7,49 Miliar lebih, Kepolisian Resor (Polres) Samosir Rp4 Miliar lebih, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Rp835 juta lebih. Selain itu juga diberikan dukungan sumber daya manusia (SDM) dengan penempatan personel Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas (Panwas).

Martua menegaskan, segala potensi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat harus menjadi perhatian serius dan perlu diantisipasi. Untuk itu ia berharap Forkopimda, camat, kepala desa/lurah untuk mengambil peran dan saling koordinasi apabila terdapat gangguan di kalangan masyarakat.

Martua kembali mengimbau agar ASN menjaga netralitas, termasuk pemerintah desa dalam Pilkada. Tidak memihak dan tida berpolitik praktis, karena sudah ada aturan dan ada sanksi bila melanggar.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir Pantas M. Sinaga menilai, bahwa selama ini Pilkada di Samosir masih baik-baik saja, namun ia meminta Bawaslu dan KPU, Kades dan seluruh penyelenggara bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Kita ciptakan Samosir yang nyaman, jangan sampai gara-gara Pilkada terjadi perpecahan, kita jaga daerah kita sebagai daerah yang berbudaya,” ucap Pantas.

Pantas berharap Pilkada tahun ini dapat berjalan sukses, tidak terjadi lagi pemungutan suara ulang (PSU) akibat kelalaian para petugas di lapangan.

Dari sisi keamanan, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Samosir Yogie Hardiman menyampaikan, bahwa Polres Samosir bekerjasama dengan TNI siap menyukseskan Pilkada. Pihaknya sudah melakukan pemetaan potensi kerawanan dan upaya pencegahan, termasuk apabila ada intimidasi ancaman fisik kepada penyelenggara.

“Polisi lini terdepan mengamankan intimidasi Pilkada. Apabila ada pihak yang memicu kerusuhan atau mengganggu Kamtibnas, kami akan terdepan mengamankan. Kultur demokrasi yang bersih adil dan bermartabat sebagai negeri indah kepingan surga harus dijaga. Pilkada harus disukseskan untuk pembangunan Samosir yang lebih baik,” kata Yogie Hardiman.

Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0210 TU, Saiful Rizal menyebutkan, dalam Pilkada 2024, TNI tetap komit menjaga netralitas dan siap menyukseskan Pilkada di Kabupaten Samosir.

TNI bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan memberi kenyamanan bagi masyarakat. Akan menindak tegas segala upaya yang akan mengacaukan atau menghambat pelaksanaan Pilkada.

“Kami siap membantu melakukan pengamanan, dan akan berkolaborasi dengan kepolisian,” kata Saiful

Sementara itu Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol menyampaikan, dalam sentra Gakumdu tetap menerima laporan masyarakat. Untuk kesuksesan Pilkada, ia berharap Bawaslu menguasai aturan main dan memiliki keberanian bertindak, lepas dari semua intervensi.

Dalam kesempatan tersebut ia juga meminta KPU melaksanakan semua tahapan dan menjalin koordinasi sesuai jenjang, guna menghindari terjadinya PSU. * B1N-S Simbolon