Labusel-Beritasatunews.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) menggelar exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara di Aula Lantai 3 Kantor Bupati, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi hasil pemeriksaan serta memperkuat komitmen perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Labusel, Fery Sahputra Simatupang, didampingi Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro serta Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution. Turut hadir jajaran pejabat strategis, mulai dari asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, hingga tim pemeriksa BPK RI.
Dalam arahannya, Bupati Fery menegaskan bahwa exit meeting tidak boleh dipandang sebagai seremoni penutup semata, melainkan sebagai titik awal dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap catatan dan rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti secara serius, tepat waktu, dan terukur. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Exit meeting ini menandai berakhirnya tahapan audit terperinci yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, yang bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Bupati menekankan bahwa hasil pemeriksaan harus menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan yang masih ada, sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan.
“Kepercayaan masyarakat dibangun melalui konsistensi dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Usai kegiatan exit meeting, Bupati langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh pimpinan OPD sebagai langkah cepat dalam menindaklanjuti hasil audit. Rakor tersebut menjadi forum konsolidasi untuk menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dan menghindari pola kerja parsial dalam pelaksanaan program pembangunan.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam rakor adalah optimalisasi pendapatan daerah. Bupati menyoroti potensi pajak daerah, khususnya pajak air dan pajak tanah, yang dinilai masih dapat ditingkatkan.
“Potensi pendapatan daerah harus dimaksimalkan dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang bagi kebocoran,” tegasnya.
Selain itu, pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan juga menjadi perhatian khusus. Bupati meminta adanya peningkatan profesionalisme serta pengawasan yang lebih ketat guna memastikan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah dapat optimal.
Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penerapan prinsip good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan hukum.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan yang baik menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
Exit meeting ini tidak hanya menjadi penutup proses audit, tetapi juga awal dari tantangan baru dalam mewujudkan perbaikan nyata. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menerjemahkan setiap rekomendasi menjadi langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan komitmen yang kuat dan sinergi seluruh perangkat daerah, diharapkan hasil audit tidak hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Labusel secara berkelanjutan. * B1N-Hasan Has
