Dana Transfer Pajak Jadi Sorotan Utama
Labusel-Beritasatunews.id | Ketika ruang fiskal daerah semakin diuji oleh tuntutan pembangunan yang kian kompleks,koordinasi lintas pemerintahan bukan lagi pilihan,melainkan keharusan.Di tengah situasi itulah Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang mengikuti rapat koordinasi strategis bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Afif Nasution secara virtual melalui Zoom Meeting dari Command Center Kantor Bupati Labusel, Selasa (5/5/2026).
Rapat tersebut bukan sekadar agenda rutin.Ia menjadi panggung penting untuk menegaskan ulang komitmen sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran dana transfer daerah yang bersumber dari pajak provinsi.
Dalam suasana yang berlangsung serius namun konstruktif, Gubernur Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan waktu dalam distribusi dana bagi hasil. Menurutnya, keterlambatan ataupun ketidaktepatan dalam penyaluran dana transfer dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Di sisi lain, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyambut baik forum tersebut sebagai ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi teknis antarlevel pemerintahan.ia menilai kejelasan mekanisme penyaluran dana sangat krusial dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Turut mendampingi Bupati dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah M.Reza Pahlevi Nasution,bersama jajaran perangkat daerah, termasuk Staf Ahli Bupati, Kepala Bappedalitbang dan Kepala Dinas PUPR.
Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Labusel tidak ingin sekadar menjadi penerima kebijakan, melainkan juga pelaksana yang siap dan adaptif.
Rapat koordinasi itu secara khusus mengulas dua isu krusial yang selama ini menjadi perhatian banyak daerah. Pertama penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok untuk Triwulan I Tahun 2026. Dana ini dikenal sebagai salah satu sumber penting pembiayaan program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Kedua penyelesaian kurang salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025.Persoalan kurang salur ini bukan hal sepele. Ia berpotensi mengganggu perencanaan anggaran daerah,terutama bagi kabupaten/kota yang sangat bergantung pada dana transfer untuk menopang belanja publik.
Dalam forum tersebut pemerintah provinsi menyampaikan langkah-langkah percepatan penyelesaian kewajiban tersebut,sekaligus membuka ruang diskusi bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan.
Secara struktural sebagian besar daerah di Sumatera Utara masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal membuat dana bagi hasil pajak menjadi komponen vital dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Dalam konteks Labuhanbatu Selatan,dana transfer bukan hanya angka dalam dokumen anggaran,melainkan denyut utama yang menggerakkan berbagai sektor—mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan.
Karena itu setiap kebijakan yang menyangkut distribusi dana transfer selalu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ketepatan waktu,akurasi perhitungan serta transparansi menjadi tiga pilar utama yang menentukan efektivitas pemanfaatannya.
Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati Fery Sahputra Simatupang menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Labusel untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.ia memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dari forum koordinasi akan segera ditindaklanjuti secara konkret.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai sebagai kunci untuk mengatasi berbagai persoalan fiskal yang selama ini mengemuka.Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intens,diharapkan tidak ada lagi hambatan berarti dalam penyaluran dana ke daerah.
Di tengah dinamika pengelolaan keuangan publik yang semakin kompleks,rapat koordinasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran,tetapi juga oleh seberapa solid sinergi antar pemangku kepentingan.
Labusel melalui kepemimpinan Fery Sahputra Simatupang, tampaknya memilih untuk tidak sekadar menunggu aliran dana, tetapi aktif memastikan bahwa setiap rupiah yang menjadi hak daerah benar-benar sampai dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.* B1N-Hasan Has
