Medan–Beritasatunews.id: Fraksi Gerindra DPRD Medan melalui Wakil Ketuanya Haris Kelana Damanik ST menyampaikan pendapat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang penyelenggaraan Perpustakaan, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (27/12/2021).
Haris Kelana menyatakan, seiring upaya peningkatan mutu pendidikan, Pemko Medan diminta benar-benar membenahi perpustakaan yang modern.
Keberadaan perpustakaan diharapkan sebagai sumber informasi yang cepat, murah dan tepat mengenai topik-topik yang sedang hangat di tengah masyarakat.
Begitu juga fungsi sebagai wahana pendidikan penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi mampu meningkatkan kecerdasan.
Fraksi Gerinda menerima dan menyetujui Ranperda dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Begitu juga Fraksi lainnya PDIP, PKS, PAN, Golkar, Demokrat, NasDem dan HPP menyebut menerima dan menyetujui Ranperda.
Haris Damanik mengatakan, perpustakaan Kota Medan harus memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk membaca bahan pustaka, yang dapat membantu meningkatkan pendidikan ke arah kehidupan lebih baik.
“Perda Perpustakaan diharapkan menjadikan perpustakaan yang berkualitas dengan standar nasional,” sebut Haris.
Guna mewujudkan harapan tersebut, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah kritikan dan saran yakni meminta agar perpustakaan di Kota Medan dapat dibangun sesuai standar baik koleksi, layanan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya.
Selain itu, Fraksi Gerindra berharap agar perpustakaan Kota Medan harus menjadi sumber informasi yang akurat dan terupdate.
Karena dengan adanya Perda, akan menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih berpihak dan mengakomodasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
“Mengingat selama ini perpustakaan sulit mendapatkan perhatian, khususnya terkait anggaran dari pemerintah daerah. Maka tidak ada alasan nantinya agar perpustakaan Kota Medan dapat dibenahi dan dibangun sesuai standar nasional,” paparnya.
Untuk itu, Fraksi Gerindra Kota Medan meminta agar perpustakaan Kota Medan segera untuk berbenah. Tidak hanya berperan mengelola koleksi dan menyelenggarakan layanan, tetapi juga menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada warga masyarakat Kota Medan.
Selain itu perpustakaan Kota Medan harus memiliki standarisasi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan.
Di akhir pendapat fraksinya, Haris menyebut agar nantinya dalam menyusun dan menata perpustakaan perlu memperhatikan rasio jumlah buku terhadap jumlah penduduk Kota Medan, serta peningkatan indeks literasi yang hendak dicapai.
“Karena koleksi perpustakaan merupakan salah satu faktor utama dalam mendirikan suatu perpustakaan. Salah satu kriteria dalam penilaian layanan perpustakaan, melalui kualitas koleksinya. Koleksi perpustakan sangat besar peranannya dalam menunjang pelayanan informasi yang diberikan kepada pengguna perpustakaan,” imbuhnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah, juga dihadiri Walikota Medan Bobby Afif Nasution. * B1N-Nana
